Kali ini mungkin tulisannya agak-agak berat dan serius, tapi memang sudah niat dan janji untuk menuangkan dalam tulisan terutama tentang sistem pendidikan di Swedia. Untuk bisa menguraikan soal bagaimana pengaturan desentralisasi sektor pendidikan ada baiknya kita mengetahui sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di Swedia, lengkapnya sudah saya uraikan di sini.

Disini saya hanya ingin sedikit mengulas bagaimana konsep desentralisasi kewenangan di Swedia yang dianggap sebagai salah satu best practice dan menjadi rujukan sebagai negara yang berhasil menjalankan sistem desentralisasi.

Swedia merupakan salah satu negara dengan menjalankan strong concept of desentralisation. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dan pemberian otonomi daerah terkait beberapa sektor.

Kalau Indonesia yang sejak reformasi politik di tahun 1999 menjalankan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang tampaknya justru belum menunjukkan efek positif, karena setelah lebih dari satu dekade sejak sistem desentralisasi di jalankan, isu-isu kedaerahan yang muncul justru terkait dengan kasus-kasus korupsi yang ternyata juga terdesentralisasi serta terbatasnya kemampuan daerah, terutama dari sisi kapabilitas SDM dan budaya serta cara pandang masyarakat dan pemimpin pemimpin daerah menghadapi era desentralisasi. Namun demikian jumlah pemekaran daerah setiap tahun semakin bertambah, Tahun ini saja setidaknya ada 62 pemekaran daerah baru.

Bandingkan dengan trend yang terjadi di Swedia yang justru menunjukkan fakta sebaliknya, sampai dengan tahun 1951 ada sekitar 2 500 municipalities (Kabupaten/Kota) yang mostly terbentuk sejak tahun 1862, di tahun 1952, angka tersebut mengerucut di mana hanya ada 1000 municipalities, hal ini terjadi karena banyak kota-kota kecil di countryside yang menggabungkan diri. Hingga tahun 2011, total terdapat 290 municipalities.

Secara struktur politik, Swedia terdiri dari National Level dengan jumlah anggota Parlemen 340 orang, kemudian di tingkat Region (provinsi) teradat 20 anggota County Council (DPRD Provinsi) Sedangkan di tingkat Municipality ada 290 anggota Municipality Council (DPRD Kabupaten/Kota), seluruh anggota representative tersebut dipilih serentak dalam satu Pemilihan Umum yang dilaksanakan 4 tahun sekali.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar dan signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. berikut ini adalah sektor-sektor yang menjadi urusan wajib pemeritah daerah kabupaten/kota: